Dephub Panggil PT Freeport Bahas Bandara Timika

Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Harry Bakti akan memanggil pihak PT Freeport untuk membicarakan evaluasi Bandara Timika.

Rapat evaluasi ini dilakukan terkait peristiwa penolakan pengisian bahan bakar Garuda di Bandara tersebut Minggu kemarin.

“Kami akan memanggil pihak PT Freeport untuk mengevaluasi Bandara Timika,” ujar Harry kepada okezone, Senin (4/1/2010).

Menurut Harry rencananya rapat evaluasi itu dilakukan besok menunggu kedatangan pihak PT Freeport dari Jayapura. Sebelumnya, pihak Dephub menginginkan rapat dilakukan hari ini dengan mengundang perwakilan PT Freeport di Jakarta, namun agenda itu batal.

“Mereka tidak ada yang mengerti soal penerbangan, jadi harus wakil dari PT Freeport di Timika. Mereka baru bisa datang besok,” tambah Harry.

Penolakan operator Bandara mengisi bahan bakar Garuda GA 652 dikaitkan dengan penolakan pesawat itu mengangkut para pejabat PT Freeport yang akan melakukan penerbangan dari Jayapura ke Timika.

Pesawat GA 652 itu sendiri sebenarnya mendarat di Jayapura karena cuaca di Timika buruk, sehingga pesawat singgah sementara di Jayapura.

Pesawat menolak menerbangkan petinggi PT Freeport karena mereka memiliki tiket untuk pesawat bernomor penerbangan GA 653 bukan GA 652. Menurut pihak Garuda hal itu tidak dapat dilakukan karena terkait dokumentasi dan dapat menyebabkan delay yang panjang.

Diduga membalas perlakuan Garuda itu, saat GA 652 mendarat di Timika, pihak bandara menolak mengisi avtur untuk pesawat itu. Pihak PT Freeport beralasan hal itu terjadi karena keterbatasan bahan bakar di Timika.

Bandara Timika dimiliki oleh PT Freeport dan semula hanya difungsikan sebagai bandara khusus yang melayani operasional penerbangan PT Freeport. Namun bandara itu sudah diubah menjadi bandara umum yang melayani penerbangan komersil.

Sebab itu menurut Harry Bhakti sebagai bandara umum, Bandara Timika harus mampu melayani penerbangan komersil dan bukan penerbangan PT Freeport sendiri.

“Ini yang akan kami rapatkan, evaluasi bandara,” imbuh Harry.

Sebelum peristiwa kemarin, kata Harry, pihak PT Freeport memang sudah mempunyai program membatasi bahan bakar untuk penerbangan komersil dan baru akan menyosialisasikan kepada operator penerbangan untuk mempersiapkan diri dengan pembatasan penyediaan bahan bakar itu. Dengan peristiwa kemarin, maka program itu semakin penting untuk segera dibahas.

Harry mengatakan untuk menghindari kejadian serupa di masa datang, idealnya PT Freeport dapat mengundang PT Pertamina untuk membuka depot di Bandara Timika, itu perlu dilakukan sebagai konsekuensi bandara tersebut sebagai bandara komersil.

“Idealnya kami harapkan seperti itu.Tapi Pertamina juga perusahaan, mereka punya hitungan apakah bisa membuka cabang di sana. Kami harapkan semua pihak bisa menanggulangi ini bersama-sama,” jelasnya.